 |
Hal tersebut disampaikan dalam konfrensi pers rumpun pertanian dengan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) Aceh Barat, Jumat (15/7) di Meukuta Caffe, pagi sekitar pukul 09.00 wIB.
"Irigasi Lhok Guci ini mengaliri enam kecamatan dengan dua sisi saluran, di mana pada sisi kiri mengaliri Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Bubon, Kecamatan Samatiga, Johan Pahlawan, Kaway XVI dan Pantee Ceureumen, sedangkan sisi kanan sebagian Pante Ceureumen dan sebagaian Kaway XVI," Kata Haji Tito-- sapaan Teuku Alaidinsyah kepada wartawan.
Menurut Haji Tito dengan usainya pembangunan irigasi Lhok Guci tersebut nantinya mampu mengaliri seluas 20 ribu hektar sawah di Kabupaten itu. Saat ini, kata dia, irigasi itu sedang terus digenjot pembangunannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai anggaran 300 miliar secara multi years dan ditargetkan usai 2018 mendatang.
Haji Tito menambahkan, debit air irigasi Lhok Guci tersebut memiliki potensi yang cukup besar dimana jika musim kemarau debit air dari irigasi tersebut tidak mengering sehingga tetap bisa mengairi sawah masyarakat dengan baik, sehingga tidak mengalami kekeringan dan kondisi ini nilainya jauh berbeda dengan wilayah timur yang mudah mengalami kekeringan saat musim kemarau.
"Kekuatan arus dan debit air dari irigasi yang berasal dari sekundo ini juga dapat juga bisa digunakan untuk pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) 2 x 45 Mega Watt," Kata dia.
Adanya percepatan pembangunan Irigasi raksasa di Aceh Barat itu, kata dia, juga telah ditinjau oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman setelah mendapat respon dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Aceh Barat pada tahun 2015 lalu.
Adanya respon cepat dalam pembangunan irigasi tersebut dari presiden, kata dia, sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia dan Aceh Barat menjadi target salah satu daerah produksi padi yang mampu menggenjot lumbung pangan bagi Indonesia.
Irigasi Lhok Guci sendiri sebenarnya sudah mulai dibangun sejak tahun 2002 menggunakan APBN, namun sempat mangkrak dan baru dilanjutkan kembali tahun 2015 era Presiden Joko Widodo.
sumber ajnn
0 komentar:
Posting Komentar