Sebagaimana pemberitaan dan diketahui bersama bahwa Gubernur dan DPRA Tidak Sinkron adalah sangat baik untuk rakyat. Sebaliknya jika ada yang mengatakan bahwa Gubernur dan DPRA harus sinkron atau sejalan justru keliru untuk kepentingan rakyat.
Benturan antara Gubernur dan DPRA akan berdampak terhadap kontrol anggaran negara yang sangat ketat. Karena Gubernur tidak akan sewenang-wenang menyusun rencana anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok karena pasti akan dihambat oleh DPRA.
Untuk persetujuan DPRA maka Gubernur harus membuat program-program secara terbuka dan diprioritaskan rakyat sehingga DPRA tidak berani menghambat karena kepentingan rakyat banyak.
Berikutnya DPRA juga demikian, jika melakukan sesuatu yg melanggar peran dan fungsinya sudah pasti dihambat oleh Gubernur. Kindisi ini bagi rakyat justru lebih baik karena semua program kerja pemerintah sudah pasti terbuka dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat semata.
Jadi jika kita mendapatkan rakyat yang mengeluh ketika Gubernur dan DPRA berdebat atau saling mengatai, maka orang itu telah salah. Seharusnya rakyat justru harus gembira. Karena keberadaan DPRA sudah ideal bukan hanya manjadi bantalan stempel Gubernur tetapi mengawasi kinerja Gubernur termasuk mengawas anggaran yang dipergunakan Gubernur.
Oleh karenanya ketika DPRA mengusulkan Dana Aspirasi maka Gubernur dapat saja menghadapkan dengan program pro rakyat yang bila dana aspirasi ada maka program rakyat tersebut tidak dapat dijalankan. Tidak ada kendala sama sekali ketika DPRA tidak sinkron dengan Gubernur selama Gubernur menjalankan program untuk kepentingan rakyat.
Sebaliknya jika programnya Gubernur untuk kepentingan pribadi dan kelompok sudah pasti dihambat oleh DPRA. Oleh karena itu rakyat harus melihat positif pertentangan antara Gubernur dan DPRA, karena jika Gubernur sejalan dengan DPRA sudah pasti akan terjadi konspirasi untuk saling melakukan korupsi dan mereka akan menutupi secara rapi karena semua dapat bagian.
Tarmidinsyah Abubakar
Ketum Partai GRAM
Berikutnya DPRA juga demikian, jika melakukan sesuatu yg melanggar peran dan fungsinya sudah pasti dihambat oleh Gubernur. Kindisi ini bagi rakyat justru lebih baik karena semua program kerja pemerintah sudah pasti terbuka dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat semata.
Jadi jika kita mendapatkan rakyat yang mengeluh ketika Gubernur dan DPRA berdebat atau saling mengatai, maka orang itu telah salah. Seharusnya rakyat justru harus gembira. Karena keberadaan DPRA sudah ideal bukan hanya manjadi bantalan stempel Gubernur tetapi mengawasi kinerja Gubernur termasuk mengawas anggaran yang dipergunakan Gubernur.
Oleh karenanya ketika DPRA mengusulkan Dana Aspirasi maka Gubernur dapat saja menghadapkan dengan program pro rakyat yang bila dana aspirasi ada maka program rakyat tersebut tidak dapat dijalankan. Tidak ada kendala sama sekali ketika DPRA tidak sinkron dengan Gubernur selama Gubernur menjalankan program untuk kepentingan rakyat.
Sebaliknya jika programnya Gubernur untuk kepentingan pribadi dan kelompok sudah pasti dihambat oleh DPRA. Oleh karena itu rakyat harus melihat positif pertentangan antara Gubernur dan DPRA, karena jika Gubernur sejalan dengan DPRA sudah pasti akan terjadi konspirasi untuk saling melakukan korupsi dan mereka akan menutupi secara rapi karena semua dapat bagian.
Tarmidinsyah Abubakar
Ketum Partai GRAM
0 komentar:
Posting Komentar